Setjen DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Barang Milik Negara (BMN) melalui penerapan digitalisasi yang terintegrasi.

Meminta aparat kepolisian segera menemukan jaringan pemasok senjata tersebut.

Langkah mitigasi seharusnya telah dipersiapkan jauh sebelum musim kemarau tiba, terutama di daerah yang rawan terjadi kebakaran.

Kehadiran seorang ‘komandan’ dalam penanganan bencana akan memudahkan dalam proses persiapan, monitoring dan evaluasi. Pengawasannya juga akan lebih terukur

Setiap pengusaha harus melalui izin dari masyarakat adat, bukan hanya tentang kompensasi. Tetapi juga bagaimana kekayaan sumber daya alam yang harus dijaga

Negara hukum tidak boleh membiarkan seseorang kehilangan kemerdekaannya berdasarkan dakwaan yang kemudian dinyatakan batal demi hukum.

Terlepas bagaimana kronologi medisnya, setiap pasien berhak diperlakukan dengan hormat, bermartabat, dan penuh empati

Masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang dihimpun BPS dilindungi oleh undang-undang dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan lain.

Tantangan ke depan adalah meningkatkan proporsi tenaga kerja formal melalui perbaikan iklim usaha di sektor industri dan perdagangan

Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari mengajak masyarakat memahami secara utuh tata kelola dana haji yang dikelola BPKH.