Kepala Jaksa Penuntut ICC, Fatou Bensouda pada Senin meminta hakim di satu-satunya pengadilan kejahatan perang permanen di dunia mengesahkan penyelidikan atas tuduhan bahwa polisi Filipina secara tidak sah membunuh sebanyak puluhan ribu warga sipil antara 2016 dan 2019.

Filipina meninggalkan ICC pada 2019 setelah pengadilan meluncurkan pemeriksaan pendahuluan terhadap pemberantasan narkoba Presiden Rodrigo Duterte, tetapi Bensouda mengatakan masih dapat menyelidiki kejahatan yang dilakukan saat Manila menjadi anggota.

Jaksa penuntut ICC, Fatou Bensouda ingin menyelidiki kemungkinan kejahatan yang dilakukan antara tahun 2003 dan 2014 termasuk dugaan pembunuhan massal warga sipil oleh Taliban.

Gugatan itu sudah diserahkan kepada kepala jaksa ICC Fatou Bensouda pada Kamis (13/2), disertai dengan surat dari Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.

Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (20/12), jaksa ICC, Fatou Bensouda menyatakan, keyakinannya dengan dasar yang masuk akal untuk menyelidiki situasi di Palestina.

Bensouda akan mengajukan permintaan kedua untuk melakukan penyelidikan kejahatan perang penuh minggu ini setelah permintaan pertamanya ditolak oleh hakim ICC pada bulan April.