Tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi terkait klaim fiktif jaminan kecelakaan kerja tahun 2014-2024 didakwa telah merugikan keuanga negara sebesar Rp24,5 M

Menko Muhaimin menegaskan bahwa pelayanan jaminan sosial yang baik merupakan hasil gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha

Pelayanan harus diberikan dengan standar yang sama kepada seluruh customer, apakah menggunakan layanan BPJS ataupun tidak

Komisi IX DPR menegaskan optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan harus menjadi perhatian bersama guna memastikan seluruh pekerja.

Sesuai amanat konstitusi, masyarakat miskin memang menjadi tanggung jawab negara. Karena itu, data penerima PBI harus benar-benar akurat

Program BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar administrasi, melainkan komitmen nyata negara untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko.

Kemendes PDT dan BPJS Kesehatan bersepakat untuk memperkuat sinergi tugas dan fungsi dalam optimalisasi penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional

Hingga saat ini, DBD masih menjadi ancaman kesehatan utama bagi masyarakat dunia. Berdasarkan data BPJS Kesehatan pada 2024, terdapat 1.055.255 rawat inap

Komisi IX DPR meminta percepatan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat di Jambi.

Jaminan sosial adalah hak asasi warga negara. Ini bagian dari HAM yang dijamin konstitusi. Termasuk bagi mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM berat.