Kadin Indonesia menyampaikan sejumlah persoalan penataan ruang dalam perspektif dunia usaha kepada Menteri Agraria Sofyan Djalil.
Kelompok petani tersebut menginginkan Presiden Jokowi dapat turun tangan dalam menyelesaikan konflik agraria yang sudah menggantung hampir setahun itu.
Sesuai janji Presiden Jokowi warga yang mendapat haknya berjumlah 600 KK, sedangkan Djalil hanya menyebut 96 KK saja.
Ketimpangan agraria yang menjadi salah satu penyebab konflik juga menjadi pembicaraan dua tokoh nasional tersebut. Keduanya bersepakat untuk membangun kerja sama mendorong implementasi reforma agraria untuk kesejahteraan rakyat.
Program Reforma Agraria menjadi agenda strategis pemerintahan Jokowi yang menjadi harapan bagi petani miskin dan buruh tani
Idham Arsyad menyebut kedaulatan dan kemandirian petani merupakan salah satu pra syarat utama kemajuan bangsa.
indakan pemerintah dinilai telah membuat agenda reforma agraria yang bersifat vital dan akhirnya jadi dianggap lelucon. Hal itu menanggapi penunjukan WWF Indonesia sebagai Project Management Officer (PMO) pembentukan Sekretariat Bersama Reforma Agraria.
Komisi II DPR RI menerima Daftar Inventarisai Masalah (DIM) dari Pemerintah terkait RUU Pertanahan. Penyerahan DIM tersebut dapat dipandang sebagai sejarah baru bagi bangsa Indonesia, setelah 57 tahun berpedoman pada Undang-Undang Pokok Agraria.
Presiden Jokowi terus berupaya mengejar target penerbitan sertifikat tanah sebagai upaya pelaksanaan program reforma agraria.
Pendekatan keamanan dan penggunaan kekerasan bertentangan dengan komitmen Presiden Jokowi yang menghendaki penyelesaian konflik agraria.