Gerbang Tani Sambut Baik Pansus Penyelesaian Konflik Agraria, Dorong Badan Pelaksana Reforma Agraria

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekakan pentingnya sertifikat tanah ulayat sebagai upaya untuk melindungi warisan budaya masyarakat adat.

Komisi XIII DPR RI berkomitmen mengawal secara serius implementasi penyelesaian permasalahan pelanggaran HAM yang dipimpin oleh Kemenham serta penyelesaian hukum terkait kepemilikan tanah atau hutan melalui Pansus Konflik Agraria.

Pansus ini merupakan perwujudan usulan dari Ketua Komisi 4, Ibu Titiek Soeharto saat menerima perwakilan petani, Rabu (24/9) kemarin. Sebagai wakil fraksi PDI Perjuangan di Komisi IV, saya mendukung penuh rencana pembentukan Pansus ini.

Hari Tani Nasional: Jejak Panjang Perjuangan Agraria dan Harapan Petani Indonesia

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Tani Nasional kepada seluruh petani Indonesia.

Artinya bahwa permasalahan konflik lahan ini dengan TNI juga diakui oleh Kementerian Pertahanan. Dan sampai 2017 itu masih, mereka baru mampu menyertifikatkan 67.321 hektare yang sudah bersertifikat sampai 2017. Sisanya artinya belum. Ada yang tidak berkonflik dan belum tersertifikasi, ada yang tidak bisa tersertifikasi karena berkonflik dalam masyarakat.

Pimpinan DPR menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk berpihak kepada petani dan masyarakat desa dalam memperjuangkan keadilan agraria.

Dari hasil pertemuan dan apa yg akan disampaikan oleh DPR, yang pertama DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI.

Mengenal 7 Ritual Masyarakat Adat Sihaporas di tengah konflik agraria dengan PT TPL