Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong agar penetapan pejabat di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diambil dari orang-orang profesional yang kompeten.

KPK mengungkap masih ada sejumlah manajemen BUMN yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Penataan BUMN, termasuk penutupan sejumlah perusahaan merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Keberadaan 12 WNA tersebut didatangkan oleh PT HAM secara resmi untuk menjadi pekerja profesional.

Presiden Prabowo membeberkan bahwa dari total lebih dari 1.000 entitas BUMN yang ada sebelumnya, pemerintah kini telah resmi menutup lebih dari 200 perusahaan

Komisi XIII DPR RI membahas penguatan tugas dan fungsi keimigrasian saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas menyebut banyak WNA yang menyalahgunakan izin tinggal kunjungan untuk bekerja secara ilegal di Indonesia.

Penyidik masih melengkapi alat bukti untuk membuat terang dugaan tindak pidana yang dilakukan para tersangka.

Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) dan/atau penerimaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Imigrasi.

Penggeledahan tersebut terkait dengan kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang menjerat eks Wamen Imipas, Silmy Karim.