Tanpa adanya pemerintahan daerah, tidak akan ada NKRI. Karenanya, dalam APBN ada anggaran untuk daerah yang sudah dibuat dalam Undang-Undang APBN.

Komisi V DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pemerataan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada 2027.

Persoalan mis manajemen di RSD Gunungjati Cirebon  perlu dilihat secara komprehensif dan serius untuk segera dicarikan solusinya.

Sebab dana bukan sekadar tambahan anggaran, tetapi sebagai koreksi atas biaya geografis kepulauan

Anak usaha PT KAI itu memberikan suap agar menjadi pelaksana proyek pembangunan perlintasan sebidang di wilayah Jawa-Sumatera tahun anggaran 2022.

Tanpa perencanaan anggaran yang terstruktur, fenomena "gaji hanya numpang lewat" hingga kesulitan menyisihkan tabungan sering kali tidak terhindarkan

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menekankan pentingnya prinsip pemerataan dan transparansi dalam pembahasan anggaran Kementerian Perhubungan.

Anggaran tersebut terdiri atas program pemenuhan gizi nasional Rp232,8 triliun (96,95 persen) dan dukungan manajemen Rp7,32 triliun (3,05 persen).

Tentu itu juga harus melalui investigasi yang betul karena tidak semua keracunan-keracunan tersebut ya, disebabkan oleh misalnya kelalaian dari BGN

Ancaman terhadap anak di ruang digital berkembang cepat. Negara tidak boleh terlambat membangun sistem pencegahan dan perlindungannya