Pertemuan di Istanbul mempertemukan para menteri luar negeri dan pertahanan serta kepala staf umum Turki, Pakistan, dan Arab Saudi

Hal itu disampaikan mantan Kepala PPATK sekaligus ahli hukum perbankan, Yunus Husein saat menjadi ahli di sidang Praperadilan eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.

Saksi ahli hukum pidana Mahrus Ali menegaskan TPPU tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya tindak pidana asal atau predicate crime.

Ahli menilai penyidik perlu lebih dulu mengungkap tindak pidana asal atau predicate crime sebelum menetapkan seseorang dalam perkara TPPU.

Ahli hukum pidana UII qM Arif Setiawan menyatakan tidak sah suatu penggeledahan dilakukan di lokasi di luar dari izin yang diberikan pengadilan.

Ahli hukum tata negara Prof Rasji menilai sprindik yang tidak ditandatangani pejabat berwenang atau memuat pertimbangan yang tidak cermat dapat cacat hukum.

Kemnaker memaknai peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk terus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat

Menaker Yassierli menegaskan bahwa pekerja kompeten menjadi salah satu kunci bagi Indonesia dalam memperkuat industrialisasi dan membangun kemandirian ekonomi.

Pidato Kenegaraan tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Kemnaker menyiapkan talenta muda agar mampu mengembangkan gagasan dan inovasi menjadi rintisan usaha (startup) yang dapat menciptakan peluang kerja baru