Dengan keputusan itu, pembahasan RUU Perampasan Aset dilanjutkan Komisi III DPR bersama pemerintah, termasuk memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah.

Kami menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, (6/10).

Sejak September 2025 hingga hari ini Komisi III DPR RI telah melakukan penyusunan draf RUU berikut naskah akademik

Fokus pembahasan RUU Perampasan Aset adalah mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara, serta memperjelas kedudukan hukum pihak ketiga.

Target kami maksimal akhir Desember atau awal Januari 2027 naskah akademik dan draf RUU Pemilu itu selesai. Setelah itu kami serahkan jadi bagian usul inisiatif

Apakah hasil pembahasan RUU SDI dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mengapresiasi perhatian mahasiswa terhadap penyusunan RUU Perampasan Aset.

Saat ini kita masih dalam menerima masukan dan penyusunan. Nanti pada waktunya ada kick-off (mulai pembahasan).

Surpres-nya sudah keluar, kemudian hari ini Daftar Inventarisasi Masalahnya sudah disampaikan ke kami. Ada 1.200 DIM, ini memang lumayan banyak.