Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal perlu diperkuat agar kelompok masyarakat rentan tidak menanggung sendiri biaya BPJS Ketenagakerjaan.

Kehadiran seorang ‘komandan’ dalam penanganan bencana akan memudahkan dalam proses persiapan, monitoring dan evaluasi. Pengawasannya juga akan lebih terukur

Setiap pengusaha harus melalui izin dari masyarakat adat, bukan hanya tentang kompensasi. Tetapi juga bagaimana kekayaan sumber daya alam yang harus dijaga

Kementerian PU akan terus membangun yang dibutuhkan, memperbaiki yang rusak, merawat yang telah ada, bergerak cepat ketika bencana terjadi

Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mendukung pembentukan lembaga khusus untuk mengelola aset hasil perampasan dalam RUU Perampasan Aset.

Hinca Panjaitan mengingatkan RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya mengatur penyitaan, tetapi juga menjamin pengelolaan aset agar nilainya tetap terjaga.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan komitmen Komisi III untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Indonesia sesungguhnya telah memiliki landasan hukum terkait mekanisme perampasan aset melalui sejumlah regulasi Mahkamah Agung.

Korban meninggal akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,1 yang mengguncang Prefektur Kumamoto, Jepang barat daya, terus bertambah

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah