Abraham Samad menilai bahwa RUU Perampasan Aset berisiko disalahgunakan oleh aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi terhadap warga negara.

APJII mendukung pengesahan RUU KKS. ISP Indonesia membutuhkan kepastian hukum untuk tumbuh, bukan regulasi yang menghambat.

Kami berharap RUU ini tidaklah merupakan RUU bagi kaum elitis. Tolong ini jangan menjadi perdagangan kaum elitis saja

Jadi, Pasal 129 itu murni usulan DPR, bukan dari Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) atau serikat buruh.

Kalau tidak segera dituntaskan malah bisa memberi kesan negatif terhadap kepastian hukum di Indonesia. Ini yang harus kita hindari

DPR Dorong Perlindungan Hukum dan Kode Etik Nasional bagi Profesi Kurator

Hal itu disampaikan Kabiro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag periode 2021-2024, Ahmad Bahiej saat bersaksi dalam persidangan korupsi kuota haji.

Komnas HAM meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan.

Komisi III DPR RI telah resmi mengumumkan 13 (tiga belas) kriteria tindak pidana yang dapat jadi sasaran perampasan aset.

Komisi III DPR menegaskan proses penyusunan RUU tentang Perampasan Aset dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.