Baleg DPR RI mendorong percepatan pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria untuk mengatasi konflik pertanahan yang berlarut akibat tumpang tindih regulasi.

Bareskrim Polri secara proaktif telah melaksanakan kegiatan verifikasi dan pendataan secara menyeluruh yang berpijak dari data yang disampaikan oleh rekan-rekan

Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Bahas Reforma Agraria dan Masyarakat Adat

Maraknya sengketa lahan pemegang konsesi hutan di berbagai daerah dinilai telah menjadi alarm keras bagi kinerja legislasi nasional.

Mudah-mudahan nanti di rapat pansus pekan depan ini bisa kita diagendakan. Nanti akan disinkronkan agendanya untuk mengundang pihak-pihak terkait.

Akan kami berikan data realnya di masyarakat mengenai hak mereka dan konfliknya dengan baik swasta yang mengatasnamakan negara atau negara begitu saja.

Lahan tersebut merupakan objek eksekusi dan dipastikan tidak termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1419/Labuhan Batu milik perusahaan.

menyoroti persoalan konflik agraria yang kian kompleks sebagai alasan utama urgensi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat.

Pernyataan itu disampaikan Wamentrans usai menghadiri Rapat Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,

Kalau persoalan ini tidak diselesaikan, reforma agraria kita akan mengalami perambatan yang luar biasa.