Harapan Presiden itu bisa diwujudkan oleh kementerian terkait. Namun, realisasinya masih jauh dari target yang diharapkan.

Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mendesak pemerintah pusat dan daerah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.

Pengaturan yang tegas diperlukan agar setiap perkara ditangani melalui mekanisme peradilan yang tepat dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran

Sanksi itu menjadi bentuk ketegasan pemerintah dalam menindak pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan

Survei mencatat bahwa sekitar 50 persen pemilih terdaftar lebih menginginkan Partai Demokrat untuk memegang kendali atas DPR maupun senat.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Dari sejarah, barang-barang tersebut dirampas atau diambil oleh Belanda dari pemiliknya, baik pribadi, kesultanan maupun kerajaan. Tentu ada ahli waris

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa militer AS tidak akan melancarkan serangan terhadap Iran sebelum pelaksanaan pemilu sela

DPR RI menilai persoalan pembayaran kewajiban yang timbul berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, merupakan persoalan implementasi norma.

Kalau tidak, ya DPR harus yang menindaklanjuti. Kan kemarin jelas putusan MK-nya. Mereka karena memprosesnya sudah melewati waktu, ini urusan lembaga lain.