Pengaturan yang tegas diperlukan agar setiap perkara ditangani melalui mekanisme peradilan yang tepat dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran

Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

DPR RI menilai persoalan pembayaran kewajiban yang timbul berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, merupakan persoalan implementasi norma.

Kalau tidak, ya DPR harus yang menindaklanjuti. Kan kemarin jelas putusan MK-nya. Mereka karena memprosesnya sudah melewati waktu, ini urusan lembaga lain.

Kami belum membicarakan itu. Tetapi keputusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tentu kami menghormatinya.

Kita masih dalam proses mengkaji, proses mempelajari ya, apa dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Kalau secara moral, mereka jangan maju lagi. Ini bukan urusan Gibran. Saya tidak ada urusan soal Gibran. Ini menyangkut moral bangsa, berbangsa dan bernegara.

Wacana pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan politik

MK memang menolak permohonan pemohon, tetapi MK juga menyatakan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat.

Saya malah berpikir ketika kasus ini masuk ke tahap pembuktian di MK sebaiknya mundur saja, supaya tidak dilanjutkan dan closed.