Komisi VII DPR resmi membentuk Panja Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) guna memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar di tengah masyarakat.

Standardisasi tidak boleh menjadi beban, tetapi harus menjadi alat untuk memperkuat industri nasional

Dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai tidak cukup hanya melalui pemberian modal usaha semata.

Pendidikan kewirausahaan tidak boleh berhenti di teori. Harus terintegrasi dengan akses pembiayaan, inkubasi bisnis, dan konektivitas pasar

Komisi VII mendorong pemerintah untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam proses sertifikasi SNI.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku UMKM dalam proses sertifikasi SNI.

Pendekatan restorative justice menjadi opsi PTPN I dalam menangangi sengketa dengan masyarakat sekitar.

Juga mampu menarik wisatawan dan menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Yang belum menerima KUR ini juga penting diperhatikan. Mereka juga harus didata dan dibina.

Sembilan penambang emas ilegal tewas tertimbun longsor di Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat