Baleg DPR menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan MK soal BPK.

Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyebut putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong perluasan akses pasar dan peningkatan literasi keuangan para pengurus Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

Permasalahan narkotika di Indonesia telah berkembang menjadi krisis sistemik lintas sektor. Namun, penanganannya masih didominasi pendekatan pemenjaraan.

Kejagung menyerahkan uang senilai Rp 11,42 triliun kepada negara dalam sebuah acara di Kompleks Kejagung, Jakarta pada hari ini, Jumat, 10 April 2026.

Pelaku terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.

Komisi III DPR menyoroti pentingnya pengaturan batasan penyitaan dalam RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Komisi XI DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan dalam menjaga capaian pendapatan negara pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026.