Pada tanggal 10 Agustus 2026, hal calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

berdasarkan hasil pembahasan pemilihan dan penetapan, Komisi II menyampaikan nama Nuzran Joher dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus)

DPR juga sudah mengirimkan perwakilan ke NTT untuk kemudian melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah.

Berdasarkan hasil rapat pleno internal, Komisi III DPR RI menyetujui seluruh nama calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung yang diajukan oleh KY

Komisi X DPR meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi NTT.

Komisi VI DPR mendukung langkah pemerintah untuk mengoptimalkan aset BUMN yang dinilai masih banyak belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dengan dampak sebesar ini, karhutla sudah wajib ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Presiden

Kami menargetkan RUU Perampasan Aset bisa disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dua kali masa sidang

Pimpinan DPR menilai koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Kemensos, dan seluruh pihak terkait menjadi kunci penanganan gempa NTT.

Komisi XII DPR RI menilai target lifting minyak sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 950 ribu barel merupakan target yang realistis.