Hal itu terungkap dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/9/2026) malam.

Penyusunan KMA tersebut berkaitan dengan kebutuhan pembagian kuota haji tambahan, termasuk untuk memastikan kuota yang diberikan kepada Indonesia dapat terserap

Hal itu disampaikan Kabiro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenag periode 2021-2024, Ahmad Bahiej saat bersaksi dalam persidangan korupsi kuota haji.

Yaqut diketahui diproses hukum atas kasus dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Kementerian Agama.

Pembagian kuota tambahan haji tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara dirinya dengan menteri agama Kerajaan Arab Saudi.

Kuasa hukum Yaqut menilai jaksa KPK salah menafsirkan keputusan terkait pembiayaan ibadah haji dengan keputusan pembagian kuota haji tambahan.

keputusan pembagian kuota haji dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun sebelumnya.

Kuasa hukum mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan duduk persoalan mengenai pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 yang dipersoalkan KPK.

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong pemerintah memperjelas pembagian tanggung jawab hukum dalam dunia penerbangan.