Keberhasilan Kementerian Hukum tidak boleh hanya diukur dari tingginya serapan anggaran maupun besarnya PNBP.

Seluruh tahapan produksi melibatkan ribuan tenaga kerja lokal.

Capaian tersebut menunjukkan tata kelola keuangan yang baik dan patut diapresiasi.

Seharusnya PPPK tidak bisa dirumahkan karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membayar gaji PPPK selaku aparatur sipil negara.

Kemnaker memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut

Kemenhub menyampaikan kekurangan anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai pada 2027.

Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunian Chalim menilai akses pembiayaan modal kerja sangat penting untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pemerintah Malaysia berupaya mendorong kerja sama dengan Indonesia melalui pengembangan riset teknologi

ILO menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada indikasi kuat bahwa teknologi tersebut memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

Kemnaker mewajibkan perusahaan yang menjadi mitra penyelenggara program Magang Nasional (MagangHub) 2026 wajib terdaftar dalam WLKP