Hari ini kita menutup babak yang terlalu lama. 22 tahun bukan sekadar angka, melainkan masa di mana jutaan orang bekerja keras tanpa pelindungan hukum layak.

Jadi artinya pada intinya melekat hak eksklusif di situ. Setiap karya-karya baik itu lagu maupun juga jurnalistik dan sebagainya itu harus ada perlindungan.

Baleg DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembahasan RUU PPRT yang telah lebih dari dua dekade masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Sehingga kita akan sinkronkan menjadi satu data sehingga ke depan tidak ada lagi kesimpangsiuran data yang membuat situasi juga di lapangan tidak bagus.

Termasuk penguatan peran RT, RW, kelurahan dan desa untuk upaya perlindungan PRT dan para pihak dalam rancangan undang-undang PPRT ini.

Menutup Masa Sidang III Tahun 2025–2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR tengah mengevaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 Komisi XI DPR dengan metode omnibus law.

Saya mendukung penuh DPR untuk segera melakukan proses legislasi RUU Daerah Kepulauan agar segera menjadi undang-undang.

DPR dan Pemerintah memiliki ruang untuk me-review terhadap produk legislasi yang telah dibuat, setelah melakukan review, evaluasi, dan kajian yang mendalam.

RUU PSDK punya semangat memperkuat penegakan hukum di Tanah Air. Paling penting, payung hukum ini menghadirkan keadilan restoratif dan rehabilitatif bagi korban