KPK mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang mengaku bisa mengurus perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

KPK menyatakan akan segera memanggil dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama.

Materi itu didalami lewat pemeriksaan dua orang saksi pada Senin, 27 April 2026.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, Hamdani pada hari ini, Selasa, 28 April 2026.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengusaha Billy "Beras" Haryanto pada hari ini, Selasa, 28 April 2026.

KPK memanggil Direktur PT. Gading Gadjah Mada, Kamal Mustofa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Kasus korupsi itu terjadi saat Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menjabat sebagai Bupati Mempawah periode 2009-2014 dan 2014-2018.

KPK telah melaporkan hasil kajian mengenai perbaikan sistem tata kelola partai politik (parpol) ke Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani.

KPK menilai potensi korupsi politik tidak muncul ketika seseorang telah menduduki jabatan publik. Potensi korupsi kerap muncul sejak proses kaderisasi.

KPK mendalami dugaan keuntungan tidak sah yang didapatkan para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam jual beli kuota haji tambahan tahun 2023-2024.