Bisa saja Indonesia memulai pembahasan kemungkinan impor gas alam cair dari Amerika Serikat, di mana saat ini industri keramik nasional mengalami gangguan suplai gas dan mahalnya harga regasifikasi gas.

Saya melihat mungkin saja akan ada dampaknya, bisa jadi gitu terkait dengan pembangunan IKN ke depan.

Pemerintah harus jelas terkait dengan regulasi ini, karena kita tahu bahwa belum ditentukan keputusan dari BMAD ini, iya atau tidak, barang itu sudah langka.

Kalau dianggap tidak kredibel bisa dibawa ke PTUN atau Dispute Settlement Body di WTO.

Apalagi kalau kita berbicara komoditas-komoditas strategis pertambangan dan juga perkebunan yang saat ini banyak kita ekspor ke Cina dan juga komoditas-komoditas hilirisasi, terutama ketakutan dari kami adalah Cina mencoba untuk melakukan retaliasi.

Menurut saya persoalan kita ini harusnya membendung agar impor ilegal itu tidak masuk. Tapi juga kita harus menggenjot industri dalam negeri untuk memenuhi pasar, jadi yang penting itu.

Meski dalam survei terbaru tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi masih tinggi, namun harus mewaspadai dan hati-hati terhadap kebijakan BMAD ubin keramik porselen impor tersebut. Sebab, kata Surokim, kebijakan tersebut selain berdampak bagi stabilitas ekonomi nasional, juga menyangkut hajat orang banyak.

Kalau berbicara mengenai anti dumping begitu ya tentu kita harus berbicara juga mengenai hasil temuan yang dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia atau KADI, yang memang merekomendasikan pengenaan BMAD atas impor ubin keramik.

Operasi dilakukan melalui kemitraan perdana dengan produsen spesialis kiln Keramischer OFENBAU