Komisi V DPR RI menyampaikan usulan agar dilakukan pemisahan antara kapal penumpang dan kapal pengangkut barang atau truk.

Tarif barang dan makanan diatur oleh Komdigi, tarif angkutan orang oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan pelaku transportasi daring ini akan diampu Kemen-UMKM

Layanan tersebut hasil kolaborasi DAMRI dengan Kementerian Perhubungan melalui BPTD Kelas II Jawa Timur.

Komisi V DPR RI mengingatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait skala prioritas dan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kemenhub menyampaikan kekurangan anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai pada 2027.

Fokus persiapan adalah pemenuhan seluruh aspek kesiapan operasional sesuai yang ditetapkan Ditjen Perhubungan Udara

Komisi V DPR RI ingin memastikan pengembangan desa wisata didukung infrastruktur yang memadai, tata kelola yang baik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Komisi V DPR menekankan agar program keselamatan transportasi menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub Tahun 2027.

Komisi V DPR RI mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi mitra kerja sektor infrastruktur dan transportasi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Keterlibatan investasi non-APBN dipandang penting agar pembangunan sektor transportasi tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.