Komisi V DPR RI ingin memastikan pengembangan desa wisata didukung infrastruktur yang memadai, tata kelola yang baik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Komisi V DPR menekankan agar program keselamatan transportasi menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub Tahun 2027.

Komisi V DPR RI mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi mitra kerja sektor infrastruktur dan transportasi dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Keterlibatan investasi non-APBN dipandang penting agar pembangunan sektor transportasi tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.

Aliran uang itu sebelumnya terungkap dalam proses persidangan perkara dugaan suap proyek di DJKA Kemenhub di Pengadilan Tipikor Medan.

Pendalaman materi itu dilakukan dengan memeriksa dua orang saksi yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perhubungan pada Selasa, (26/5).

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga pejabat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Senin, (25/5).

Hal itu didalami penyidik saat memeriksa dua orang saksi pada Kamis, 21 Mei 2026.

Peluang tersebut terbuka setelah KPK menyita uang ratusan juta rupiah dari mantan staf ahli Budi Karya, Robby Kurniawan pada Senin, 18 Mei 2026.

Komisi V DPR mewajibkan pemerintah dalam hal ini Kemenhub, KemenPU, Polri, KAI, dan Pemda melakukan sinkronisasi data menyelesaikan perlintasan sebidang.