Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan pihaknya akan fokus untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK terkait tata kelola program MBG.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan setidaknya ada 10 rekomendasi yang disampaikan KPK untuk ditindaklanjuti BGN.

K3 MPR RI Kaji Implementasi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945

KPK menilai hingga akhir 2025, program yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) itu belum memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan komprehensif.

Anggota Komisi I, DPR RI, TB Hasanuddin mendesak adanya kajian lebih lanjut dari rencana Indonesia menerima hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia.

KPK) menyatakan sedang melakukan kajian terhadap program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Pemerintah Indonesia dengan penanggung jawab Menteri Sosial.

KPK membuat dua kajian sebagai upaya pencegahan korupsi pada sektor kehutanan Indonesia. KPK menilai sektor kehutanan memiliki nilai ekonomi yang besar.

KPK telah melaporkan hasil kajian mengenai perbaikan sistem tata kelola partai politik (parpol) ke Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani.

KPK) mengatakan kajian mengenai tata kelola partai politik yang mengatur batas masa jabatan ketua umum maksimal dua periode merupakan pandangan kader parpol.

Kerja Sama dengan UII, MPR Dorong Penguatan Kajian Konstitusi