KPK menelusuri sejumlah proyek infrastruktur lain dalam pengembangan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJN) Sumatera Utara Tahun 2018-2025, Stanley Cicero Haggard Tuapattina.

KPK memeriksa 12 orang saksi untuk mendalami proses pengadaan barang dan jasa di BBPJN Sumatera Utara, serta Dinas PUPR Provinsi Sumut.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2025, Topan Obaja Putra Ginting pada hari ini, Kamis, 7 Mei 2026.

KPK mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) yang menjerat Kepala PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2015.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, Hamdani pada hari ini, Selasa, 28 April 2026.

Kasus korupsi itu terjadi saat Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menjabat sebagai Bupati Mempawah periode 2009-2014 dan 2014-2018.

KPK telah memeriksa enam orang saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Tahun 2015 pada Kamis, 22 April 2026.