Komisi V DPR menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian, khususnya terkait koordinasi dan integrasi pusat.

Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto dan Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dituntut hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Komisaris Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto dan Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto dituntut hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Aset itu disita dari bos PT Sritex yang menjadi tersangka, Iwan Kurniawan Lukminto pada Kamis, 11 Desember 2025.

Aset tersebut disita Kejagung dari bos PT Sritex yang menjadi tersangka dalam kasus ini, Iwan Kurniawan Lukminto pada Kamis, 11 Desember 2025.

Sarana dan prasarana disiapkan oleh Kementerian PUPR, moda transportasi oleh Kementerian Perhubungan, sementara BMKG dan Basarnas berperan penting mitigasi.

Pemeriksaan dilakukan di Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sulawesi Selatan.

Komisi V DPR RI menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah terluar Indonesia, khususnya Kabupaten Natuna.

Komisi V DPR RI menilai pembangunan Jembatan Batam–Bintan merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Aras menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.