Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pengesahan UU PPRT oleh DPR RI sebagai wujud memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DPR RI hari ini mengesahkan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).

Fraksi PKS menekankan pentingnya pengaturan waktu kerja yang manusiawi. PRT tidak boleh diposisikan sebagai pekerja yang selalu siap setiap saat.

Regulasi ini memuat sejumlah poin strategis untuk memperkuat perlindungan pekerja rumah tangga. Di antaranya, pengaturan asas perlindungan berbasis HAM.

Atas nama Presiden Republik Indonesia, kami menyetujui dan menyambut baik hasil pembahasan tingkat I ini untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.

Kemendikdasmen menekankan setiap anak memiliki hak untuk menempuh pendidikan di lingkungan yang aman dan berkualitas.

Kemenko PM terus memperkuat upaya pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan membangun sistem berbasis desa sebagai garda terdepan

Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa pemerintah harus menempatkan perspektif hak asasi manusia sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan strategis.

Koimisi II DPR mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dalam mendorong investasi di daerah.

Komisi X DPR menegaskan bahwa pendidikan tinggi ke depan harus ditempatkan sebagai hak seluruh warga negara, bukan sebagai privilese.