Baleg DPR menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dalam penilaian kerugian keuangan negara, menyusul putusan MK soal BPK.

Baleg DPR akan mendalami Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mengenai hanya BPK yang berhak menghitung kerugian negara.

Baleg DPR RI menyebut putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 mempertegas kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong perluasan akses pasar dan peningkatan literasi keuangan para pengurus Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

Kejagung menyerahkan uang senilai Rp 11,42 triliun kepada negara dalam sebuah acara di Kompleks Kejagung, Jakarta pada hari ini, Jumat, 10 April 2026.

KPK memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada hari ini, Jumat, 10 April 2026.

Komisi XI DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan dalam menjaga capaian pendapatan negara pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

Pelayanan kepada Dewan tetap menjadi prioritas. Efisiensi ini tidak boleh mengganggu kinerja legislatif

Komisi II DPR menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penguatan peran pemerintah daerah di tengah tekanan terhadap APBN akibat kenaikan harga minyak dunia.