Firman mengatakan pembangunan dan target pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai apabila pemerintah hanya mengandalkan APBN.

Jokowi keliling Indonesia untuk menunjukkan basis massanya masih besar. Dia ingin pamer modal politiknya masih kuat.

Usulan agar capres dan cawapres wajib berasal dari kader partai politik (parpol) dinilai keliru.

Wakil Ketua Baleg DPR dari Golkar menilai perlunya merevisi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol untuk menata sumber dan pengelolaan keuangan partai politik.

KPK telah melaporkan hasil kajian mengenai perbaikan sistem tata kelola partai politik (parpol) ke Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani.

Setiap partai politik memiliki AD/ART sendiri, KPK tidak bisa masuk mencampuri urusan internal Partai.

KPK) mengatakan kajian mengenai tata kelola partai politik yang mengatur batas masa jabatan ketua umum maksimal dua periode merupakan pandangan kader parpol.

Kalau koalisi itu ada yang jadi ketua bertanggung jawab dan mempunyai hak veto. Kalau kerja sama politik itu tidak ada hak veto.

Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat. Sanksi nonaktif terhitung sejak dinonaktifkan oleh masing-masing parpol.

Komisi II DPR menilai penerapan sistem gaji tunggal ASN merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme birokrasi di Indonesia.