Komisi III DPR mengingatkan agar kurikulum yang diterapkan pada lembaga pendidikan kepolisian mampu menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas.

Aparat harus mengusut tuntas kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Jangan sampai korban justru tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan

RUU Pilkada berada dalam tekanan waktu yang ketat menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Komisi III DPR menegaskan pengawasan terhadap PPATK sangat penting mengingat peran strategisnya mendukung penegakan hukum.

Artinya silakan di-crosscheck saja ada daerah yang biaya untuk pilkades itu mencapai Rp 16 miliar untuk menjadi kepala desa.

Tidak usah dijadikan perdebatan, yang penting satu nyawa lagi bisa tertolong adalah keharusan.

Delapan fraksi awalnya menyampaikan pandangan terhadap pembahasan RUU Penyesuaian Pidana.

Tanggal 1 Desember 2025 rapat kerja pembahasan tingkat satu atau pengambilan keputusan atas RUU tentang Penyesuaian Pidana.

Agar pembahasan RUU tentang Penyesuaian Pidana lebih fokus dan komprehensif, pimpinan perlu mendapatkan persetujuan apakah raker ini dapat menyetujui?

Pinjol tidak menjadi jalan keluar. Banyak yang mengira bisa menyelesaikan masalah, tapi justru masuk ke lingkaran hutang yang lebih dalam.