RUU Masyarakat Adat diperlukan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat di seluruh Indonesia.

Setiap pengusaha harus melalui izin dari masyarakat adat, bukan hanya tentang kompensasi. Tetapi juga bagaimana kekayaan sumber daya alam yang harus dijaga

Baleg DPR RI menyetujui RUU Perubahan UU LLAJ dibawa ke Rapat Paripurna sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Berdasarkan pandangan mini dari kedelapan fraksi, secara keseluruhan menyetujui konsepsi hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Kehutanan

Penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat didorong untuk menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak.

Baleg DPR menggandeng pelaku usaha dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat guna memperolah masukan yang komprehensif.

Baleg DPR menegaskan komitmen Baleg untuk menuntaskan pembahasan RUU tentang Masyarakat Adat pada DPR periode saat ini.

Wakil Ketua Baleg DPR, Iman Sukri mengatakan regulasi yang telah dibahas selama hampir dua dekade itu sudah saatnya disahkan menjadi undang-undang.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Iman Sukri menyatakan bahwa RUU tentang Penyadapan perlu disusun untuk memberikan kepastian hukum.

RUU Penyadapan ini nantinya akan mengatur secara komprehensif berbagai aspek pelaksanaan penyadapan.