InfraNexia diarahkan untuk semakin mempertajam fokus bisnis serta meningkatkan produktivitas aset infrastruktur.

Sejak September 2025 hingga hari ini Komisi III DPR RI telah melakukan penyusunan draf RUU berikut naskah akademik

Fokus pembahasan RUU Perampasan Aset adalah mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara, serta memperjelas kedudukan hukum pihak ketiga.

Pengecekan itu berkaitan dengan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap di Kabupaten Bekasi.

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mengapresiasi perhatian mahasiswa terhadap penyusunan RUU Perampasan Aset.

Saat ini kita masih dalam menerima masukan dan penyusunan. Nanti pada waktunya ada kick-off (mulai pembahasan).

Martin Tumbelaka mendorong mekanisme tanggung jawab negara atas kerugian akibat salah sita dalam RUU Perampasan Aset.

Jangan dipegang oleh satu lembaga, tetapi ada gabungan beberapa lembaga, karena di situ fungsi kontrolnya akan lebih kuat.

Apakah ini tindakan bisnis, proses bisnis ataukah ini tindakan pidana? Kalau rugi belum tentu pidana. Selalu begitu, kalau rugi jangan pasti pidana.

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendorong agar kejahatan judi online dimasukkan secara spesifik dalam RUU Perampasan Aset.