Pemerintah seharusnya fokus pada fenomena banyaknya warga yang ingin melepas status WNI, bukan soal administrasinya.

Terdapat beberapa bisnis BUMN yang sudah berjalan selama ini, tetapi ternyata diduga terjadi penyimpangan bersifat pidana pada sebagian transaksinya.

Komisi III yang sudah mengajukan izin untuk tetap membahas Undang-Undang Perampasan Aset, kita persilakan dalam masa reses asalkan meminta izin sesuai mekanisme

Habiburokhman mengkhawatirkan, tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat, esensi dari undang-undang ini akan bergeser.

Ini bentuk konsistensi pemerintah agar program sosial tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

Proses RUU Perampasan Aset yang berjalan alot selama ini justru mencerminkan sikap hati-hati, bukan kelambanan.

Jangan sampai ini kita ingin membersihkan rumah dengan sapu yang kotor. Kalau situasi seperti itu terjadi maka ini bisa jadi bencana justru.

Adian mengatakan pemerintah harus mampu menjamin akses lahan, ketersediaan sarana produksi, hingga kepastian pasar agar kesejahteraan petani meningkat.

Berbeda dengan aturan yang hanya membatasi penggunaan ponsel saat pelajaran berlangsung, usulan pemerintah Ceko memperluas cakupan larangan.

Pemerintah Belgia mengumumkan larangan impor produk yang berasal dari wilayah Palestina yang dijajah oleh Israel.