Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini menilai kerja sama dengan pihak swasta menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan nilai dan produktivitas aset BUMN.

Komisi VI DPR mendukung langkah pemerintah untuk mengoptimalkan aset BUMN yang dinilai masih banyak belum dimanfaatkan secara maksimal.

Kami menargetkan RUU Perampasan Aset bisa disahkan sebelum Desember 2026 atau paling lama dua kali masa sidang

Komisi VI DPR RI menyoroti tantangan penyehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seiring proses konsolidasi dan restrukturisasi perusahaan negara.

Pada akhirnya, DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan UU tersebut

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa setiap pembentukan undang-undang harus menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan manfaat nyata.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas untuk segera melakukan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita

Contohnya seperti RUU Perampasan Aset, kan hoaksnya disebutkan DPR tidak mau mengesahkan. Di konten-konten hoaks itu, foto Ketua DPR juga terus disebar

Pemanfaatan aset negara untuk mendukung aktivitas peredaran narkoba bukan hanya merusak masa depan masyarakat, tetapi juga mencederai kehormatan TNI.