Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengungkapkan Komisi II menyetujui tambahan anggaran Kemendagri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk sejumlah program.

Kalau saya lebih pada sektor ekonomi dan soal keadilan sosial. Soal bagaimana kesenjangan antardaerah yang di Papua, di Maluku, di Aceh, dengan di Jawa yang seperti ini.

Kalau PDI Perjuangan hari ini baru akan rapat menyikapi hal tersebut.

Saya kira audit dari seluruh kegiatan kinerja pemerintah daerah, khususnya kota dan kabupaten serta Provinsi Pesisir ini harus dilakukan secara komprehensif.

Di berbagai daerah kita masih menemukan berbagai tantangan, dari yang serius sampai yang tidak serius, seperti minimnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah.

Alangkah tepatnya, baiknya kalau Undang-Undang Pemilu itu ya di bidangnya, mitra kerja, di Komisi II.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa reforma agraria harus menjamin pemerataan fungsi sosial tanah bagi masyarakat.