Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU PPRT serta UU Pelindungan Saksi dan Korban.

Regulasi ini memuat sejumlah poin strategis untuk memperkuat perlindungan pekerja rumah tangga. Di antaranya, pengaturan asas perlindungan berbasis HAM.

Baleg DPR RI menyetujui RUU PPRT dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Atas nama Presiden Republik Indonesia, kami menyetujui dan menyambut baik hasil pembahasan tingkat I ini untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.

KPK memanggil Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kemenag tahun 2023-2024, M. Agus Syafi`i.

LPSK diperkuat, termasuk dengan kemungkinan pembentukan perwakilan di daerah dan satuan tugas khusus sesuai kebutuhan.

Kalau pelanggaran berat ditemukan, tidak cukup hanya penangguhan. Harus ada sanksi tegas sampai pencabutan izin agar ada efek jera.

Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, bertanggung jawab, dan tetap amanah.

Dengan situasi geopolitik global seperti ini, apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dengan disetujuinya dalam rapat paripurna, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya akan masuk ke tahap pembahasan.