Keseriusan pemerintah menindak tegas perusahaan minyaKita. Tidak perlu waktu lama untuk memastikan siapa dalang dari kurangnya takaran MinyaKita.

Kami meminta masukan dari masing-masing Komite sesuai ruang lingkup tugasnya, khususnya rencana RUU yang akan disusun pada tahun 2022 agar tujuan Prolegnas yang terencana, terpadu dan sistematis dapat tercapai.

Pimpinan Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) DPD RI Badikenita Sitepu, Eni Sumarni, Ajbar dan Angelius Wake Kako menghadiri rapat kerja dengan Baleg DPR RI dan Pemerintah dalam rangka Evaluasi Prolegnas Prioritas RUU Tahun 2021.

Permintaan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo bahwa keselamatan rakyat jauh lebih utama daripada sekedar pemindahan ibu kota baru.