Albertinus Parlinggoman Napitupulu mempersoalkan penyitaan yang dilakukan KPK dalam penanganan kasus dugaan pemerasan.

BPJS seharusnya ditanggung oleh negara, bukan malah diwajibkan kepada rakyat. Negara harus hadir penuh dalam menjamin hak kesehatan masyarakat.

Rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Soal administrasi, uang, dan lain sebagainya itu urusan belakangan. Kalau rumah sakit menolak pasien, itu ada sanksinya.

Kalau kita mendekat ke lokasi, kondisinya mirip asap fogging, tetapi jumlahnya sangat banyak dan berbahaya.

Masalah bansos ini sering terjadi karena data yang tidak akurat. Kalau datanya keliru, yang miskin tidak dapat, yang mampu justru menerima. Ini harus dibenahi.

Bapak dan Ibu jangan takut menyampaikan aspirasi. Tugas kami di DPR adalah mendengar, mencatat, dan memperjuangkan kebutuhan masyarakat.

Tahun ini ada 600 rumah di Kabupaten Bogor yang menerima bantuan BSPS, dan program seperti ini harus terus dikawal agar tepat sasaran.

Masyarakat tidak boleh ditolak oleh rumah sakit ketika sedang sakit. Negara wajib hadir memastikan seluruh warga mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

Bapak dan ibu membayar pajak, maka sudah seharusnya pajak itu kembali kepada rakyat.

Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri HSU Albertinus P Napitupulu, Kasi Intel Kejari HSU Asis Budianto dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Tri Taruna Fariadi