Rencana Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memasang tarif Pajak Penambahan Nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok atau sembako melalui perubahan kelima atas UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mendapatkan beragam reaksi dari publik.

Peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia belakangan cukup signifikan. Bahkan varian virus corona dari India pun telah mewabah di Kudus, Jawa Tengah.

MPR RI akan menyelenggarakan Turnamen Catur Indonesia Master Tahun 2021. Pertandingan ini memperebutkan piala bergilir Ketua MPR RI dan piala tetap Menpora RI, pada Sabtu 19 Juni 2021 di area lobi Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD Jakarta.

Wacana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan patut dipertanyakan.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak bisa menjadi satu-satunya alat ukur untuk melihat seberapa kuat nilai-nilai kebangsaan para peserta tes tersebut.

Anggota MPR RI dari Fraksi PKB Yanuar Prihatin mengatakan, wawasan kebangsaan adalah sesuatu yang fundamental, penting dan hakiki untuk Indonesia.

Ketua MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) Bambang Soesatyo alias Bamsoet buku berjudul `Cegah Negara Tanpa Arah`. 

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, melihat kondisi yang ada, masyarakat diminta untuk tidak lengah dengan mengendorkan kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan. 

Kalangan MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) memandang perlu adanya PJP (peta jalan pendidikan) yang jelas untuk membangun manusia Indonesia.

Kalangan dewan mengingatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mencegah terulangnya kebocoran informasi terkait kebijakan yang belum selesai.