Politikus PDIP itu juga menjelaskan bahwa empat pilar kebangsaan ini hadir karena sejarah panjang perjalanan republik ini.

Itu kan Pak Luhut yang sampaikan, tanyakan saja ke Pak Luhut. Kalau data itu ada dan itu bisa sekiranya diakses oleh kami Fraksi MPR ya dengan senang hati supaya jadi bagian untuk melengkapi pertimbangan kami untuk bahan penundaan pemilu, tapi kalau enggak ada juga gapapa.

Tidak. Itu bukan pada tempatnya, kondisinya berbeda. Jadi sangat tidak relevan kalau pertemuan itu untuk membahas penundaan pemilu.

Soal reshuffle itu hak prerogatifnya presiden gitu, kota tidak pernah bicara itu. Kalau kader ditugaskan kita untuk membantu pemerintahan namanya juga negara pasti kader terbaik akan diberikan.

Kita ini kan merdeka untuk memperkuat persatuan. Demokrasi itu salah satu cara. Memilih presiden, pilih gubernur, milih bupati itu cara yang kita sepakati. Tapi tujuannya untuk memperkuat persatuan bukan melahirkan cebong kampret bukan.

Komindo sudah terbentuk di 131 Kabupaten/Kota. Kami tidak terbentuk di provinsi tapi langsung Kabupaten/Kota agar percepatannya atau penanggulangannya cepat. Kalau di propinsi harus melalui birokrasi, jadi kita potong birokrasi langsung ke Kabupaten/Kota.

Jadi bisa jadi terorisme itu adalah sebuah gerakan orang lemah melawan ketidakadilan, oleh karena itu sebagian orang bahkan juga barangkali pengikutnya mereka dianggap pahlawan oleh pengikutnya.

Di situ ada ketidakadilan pemisah yang terlalu tertinggi antara yang kaya dan yang miskin, itu merupakan lahan yang subur, di mana idealisme atau cita-cita kelompok-kelompok seperti ini, itu bisa tumbuh dan berkembang.

Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad menegaskan, para pimpinan kecewa dengan sikap dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Sri Mulyani. Kebijakan yang dikeluarkan terkesan menyepelekan MPR.

Dunia pendidikan kedokteran saat ini sangat dibutuhkan. Pasalnya, kata dia, selama ini masih banyaknya kekurangan dalam peningkatan pendidikan di kedokteran.