Majelis menyatakan Perbasasi telah melanggar dan ingkar janji atas Contract Employment Nomor 01/HPD/PBPERBASASI/XI/2017 tanggal 30 Oktober 2017. Oleh sebab itu, Perbasasi dihukum membayar Rp5,7 miliar.

Secara hukum tidak boleh terjadi kriminalisasi, kalau tidak ada bukti-bukti yang mendukung adanya tindakan pidana, atau perbuatan pidana. Apalagi dalam hubungan keperdataan, maka diselesaikan melalui keperdataan yaitu melalui gugatan wanprestasi.