Wahyu Sanjaya ditetapkan menjadi Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggantikan Marwan Cik Asan. 

Kelompok masyarakat miskin saat ini masih kesulitan untuk mengakses bantuan subsidi energi seperti BBM, listrik, dan LPG. 

Kebijakan menyangkut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibuat pemerintah pusat selalu menjadi beban pemerintah daerah (pemda). Pasalnya, kebijakan pengangkatan dilakukan pusat, namun yang bayar gaji dibebankan ke pemda.

Jadi hari ini, kita kunjungan ke Peruri untuk melihat bagaimana dalam hal ini pruri mengamankan cukai rokok, sehingga tidak dipalsukan. Dan setelah dilihat, ada beberapa hal yang menurut kami perlu diperbaiki. Termasuk salah satunya yaitu kemungkinan untuk memberikan nomor seri pada pita cukai.

Terkait masalah regulasi, kalau katanya ada yang mengugat di MK, kalau kami melihatnya bahwasanya masalah tertutup dan terbuka itu domainnya di DPR, bukan di tempat lain.

Kalau perlu yang paling pojok dan paling kecil pun tidak masalah, tetapi terakhir sekali saja itu.

Kita kan tahu negara kita kaya raya kan, banyak batu bara, banyak emas, banyak semacam lah. Kita berusaha melihatnya bagaimana akhirnya ke depannya pengelolaan jadi lebih baik kira-kira seperti itu.