Ilustrasi LPG 3 Kg (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Kelompok masyarakat miskin saat ini masih kesulitan untuk mengakses bantuan subsidi energi seperti BBM, listrik, dan LPG.
Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, sekarang saatnya memastikan kemudahan akses bagi kelompok miskin dalam mengakses subsidi energi.
"Ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi energi yang terus berulang merupakan permasalahan yang harus kita selesaikan bersama," kata dia dalam keterangan resminya, Selasa (2/2).
Hal yang sama diutarakannya saat menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kota Cirebon, di Cirebon, Jawa Barat, kemarin.
Menurutnya, diperlukan penelaahan secara menyeluruh dengan pihak-pihak terkait. Dimulai dari pemerintah sebagai pengambil kebijakan, badan usaha sebagai pelaksana atau distributor, dan kelompok masyarakat sebagai pengguna subsidi energi.
Disampaikannya, subsidi energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari Rp100 triliun setiap tahun.
Dalam APBN tahun 2021 saja, kata politisi Demokrat ini, subsidi energi dialokasikan sebesar Rp110.512,2 miliar yang terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu, LPG tabung 3 kg sebesar Rp56.924,9 miliar, dan subsidi listrik sebesar Rp53.587,3 miliar.
Polemik Zat Adiktif di RUU Kesehatan, Usulan Pembedaan Aturan Rokok Konvensial dan Elektrik Mulai Muncul
"Dalam konteks besarnya angka subsidi itu, maka selama bertahun-tahun, subsidi energi menjadi salah satu beban fiskal yang signifikan bagi Pemerintah Indonesia," ungkap Anggota Komisi II DPR itu.
Wahyu melanjutkan, rerata pengeluaran subsidi konsumen saja sudah mencapai sekitar 3,1 persen dari PDB tahunan per tahun fiskal. Biaya ini menyebabkan ketidakstabilan makro ekonomi dan cenderung membebani belanja pembangunan. s
"Di Indonesia kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam menjaga pemerataan akses ekonomi dan pembangunan," tukasnya.
KEYWORD :Warta DPR BAKN DPR Subsidi Energi Demokrat Wahyu Sanjaya
