Menurut Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi, jumlah guru di Indonesia masih kurang.

Kendati demikian bukan berarti para honorer tersebut bisa lolos tanpa tes. Tes tetap dilakukan, hanya saja diberikan kemudahan guna memperbesar kesempatan.

Unifah berharap persoalan kekurangan dan pemenuhan guru dapat teratasi dalam lima tahun ke depan, terutama dalam kaitannya dengan pengangkatan guru honorer.

UNJ mengukuhkan gelar guru besar kepada Unifah Rosyidi, pada Senin (24/6) di Gedung Raden Dewi Sartika, UNJ, Jakarta.

Pasalnya, pembagian berdasarkan jenjang yang tertera dalam UU Pemerintahan Daerah (UU PD) Nomor 23 Tahun 2014, membuat provinsi cederung lempar tangan

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi meminta pemerintah agar menetapkan PGRI sebagai organisasi profesi

Unifah Rosyidi setuju bila calon guru yang akan mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) Prajabatan, harus memiliki indeks prestasi komulatif (IPK) minimal 3,00.

Menurut Unifah, kelima literasi dasar tersebut merupakan pengantar bagi guru sebelum memiliki 5C, yakni critical thinking, collaborative, communicative, creative, dan communicative yang merupakan tuntutan Revolusi Industri 4.0.

Bertepatan dengan Hari Guru Nasional (HGN) 2019, Unifah menyebut hingga saat ini kesejahteraan guru belum terpenuhi. Sebab, 52 persen guru di Indonesia masih berstatus honorer dan swasta.

Hal ini disampaikan di depan 37.556 guru yang memadati Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu (30/11) pagi, dalam rangka memperingati HUT PGRI ke-74 dan Hari Guru Nasional (HGN) 2019.