Kepercayaan publik harus menjadi fondasi utama dalam membangun institusi kepolisian yang semakin profesional, modern, transparan, dan dekat dengan masyarakat.

Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menyoroti pentingnya tata kelola dan mitigasi risiko yang transparan terkait pengelolaan barang rampasan negara.

Legislator PKB menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi publik.

Indonesia terus berkomitmen memperkuat pengelolaan hutan yang lestari, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan

Pendanaan gizi harus disusun secara mandiri, transparan, dan tidak mengurangi anggaran komponen utama pendidikan

Kasus ini harus diusut secara transparan dan tuntas. Jangan berhenti pada pelaku, tetapi telusuri juga apakah ada jaringan peredaran narkoba di RS

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto meminta aparat penegak hukum mengusut kasus secara menyeluruh, profesional, dan transparan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan secara profesional, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah

Yang terpenting adalah proses hukum berjalan sampai tuntas, transparan, dan akuntabel sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan

Wamenaker Afriansyah Noor, mengatakan bahwa kepercayaan publik dibangun melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif