Sejumlah akademisi dan pakar hukum menyoroti berbagai persoalan mendasar dalam RUU HAM yang tengah disusun pemerintah

DPR RI resmi menyetujui laporan Badan Legislasi DPR RI atas Evaluasi Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026.

Berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan saran serta masukan dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian Hukum RI.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan.

Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan proses izin investasi di Indonesia yang berbelit hingga molor 1-2 tahun. Keluhan tersebut dinilai bukan tanpa alasan.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya akan memanggil pemerintah dalam hal ini kementerian terkait pembahasan RUU Migas.

Ini juga RUU Satu Data Indonesia yang tiap hari mesti kita gas, karena memang sangat dibutuhkan sebagai sentral perencanaan pembangunan nasional.

Percayalah, kami akan tetap memperjuangkan agar guru-guru tetap bisa mengabdi, terutama di wilayah-wilayah yang memang sangat membutuhkan guru-guru tersebut

Isi pokok pengaturannya sebagian besar menyangkut partai politik dan keterlibatan mereka dalam pemilihan umum.

Baleg DPR RI mengungkapkan bahwa pihaknya optimistis RUU Masyarakat Adat yang telah mandek selama hampir dua dekade akan segera bisa disahkan.