Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2017-2019, Bambang Esti Marsono, sebagai saksi pada Selasa, (7/7).

Ketua DPR RI menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kepala daerah yang pemilihannya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Kita menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan MK dan selanjutnya akan menindaklanjuti hal tersebut.

Putusan MK ini menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi Indonesia harus terus berbenah.

KPK menduga terpilihnya konsorsium PT Abipraya-Jaya Abadi KSO sebagai pemenang tender Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan tahun 2017-2019 hanya formalitas.

KPK mendalami sejumlah pihak yang menjadi pemodal politik bagi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko saat mengikuti Pilkada 2024.

Masukan para akademisi dan NGO terkait revisi UU Pemilu dan UU Pilkada merupakan bagian penting dari meaningful participation dari publik.

RUU Pilkada berada dalam tekanan waktu yang ketat menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Kami hanya menyampaikan saja sebetulnya apa yang sudah diputuskan oleh DPR. Hari ini penegasan saja agar tidak ada polemik publik yang terlalu jauh.

Kami sudah sepakat dalam Prolegnas tahun ini tidak masuk agenda pembahasan UU Pilkada.