Pengawasan terhadap pengelolaan BBM merupakan komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Komisi V DPR RI merupakan alat kelengkapan dewan yang memiliki ruang lingkup kerja strategis.

Dengan persetujuan tersebut, RUU Perlindungan Ketenagakerjaan resmi menjadi RUU usul inisiatif DPR RI dan selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan bersama

DJSN mengungkapkan bahwa baru sekitar 1,8 juta tenaga medis dan tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Dukungan tersebut harus diikuti dengan pengawasan terhadap tiga aspek utama, yaitu kepastian status, pemerataan distribusi guru, dan keberlanjutan fiskal negara

DJSN mengungkapkan bahwa masih banyak jumlah tenaga kesehatan dan tenaga medis belum tercover oleh jaminan kesehatan dan sosial.

Regulasi baru dinilai perlu memberikan kepastian pelindungan bagi kelompok pekerja yang selama ini berada di wilayah abu-abu.

Komisi VI DPR RI mendukung penerapan kebijakan ekspor satu pintu sebagai langkah memperkuat pengawasan perdagangan sekaligus menutup celah permainan.

Komisi IX mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat memperkuat perlindungan pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan investor.

Hal tersebut dinilai penting di tengah masih tingginya persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta berkembangnya jenis pekerjaan baru.