“Sehingga ketika ada pergantian tampuk kepresidenan, Insyallah IKN masih tetap bisa berjalan sambil menunggu presiden yang akan dilantik,”

Pernyataan ini disampaikan Firli dalam rapat kerja antara KPK dengan Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3).

Ribuan hektare tanah tersebut akan dibagi beberapa kawasan di IKN Nusantara. Dia mengatakan tidak semua tanah itu akan dibangun.

Ketua KPK, Firli Bahuri menilai perlu koordinasi pada seluruh kementerian dalam rangka pencegahan korupsi dalam pembangunan IKN.

Abdullah Jaidi menilai seyogyanya pemindahan IKN harus ada persiapan yang matang.

Anggota Pansus RUU IKN Safaruddin mengatakan, dalam pembahasannya baik itu DPR RI maupun pemerintah sudah sepakat jika pembangunan IKN harus bersinergi dengan masyarakat daerah sekitarnya seperti Kaltim.

Sebelum ada pandemi, peletakan batu pertama pembangunan IKN sedianya dipercepat menjadi Agustus 2020