Uang yang disita itu merupakan bagian dari uang yang diberikan Suhardiman kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni usai melakukan audiensi pada 2 Juni 2026.

Diduga kuat amplop dari Suhardiman untuk Sekretariat Jenderal PSI itu bersumber dari pemotongan paksa uang SHU terhadap 914 petani selaku anggota KUD.

KPK mengonfirmasi telah menerima laporan dari Menhut, Raja Juli Antoni terkait penolakan gratifikasi pada 3 Juli 2026.

KPK menduga pengumpulan uang SHU para petani dan pertemuan tersebut beririsan dengan pengakuan Sekjen PSI itu soal amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing.

Pengakuan Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menjadi informasi baru bagi KPK untuk membongkar dugaan korupsi pelepasan kawasan hutan di Kuansing.

Peluang pemanggilan Raja Juli terbuka setelah penyidik KPK menemukan indikasi adanya penerimaan lain oleh Bupati Kuansing Suhardiman Amby.

Kepala Balai Gakkum Kehutanan Jabalnusra, menyampaikan bahwa penyidik saat ini memperkuat pembuktian terhadap AMR dan menelusuri alur pergerakan satwa

Tata kelola kehutanan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dilakukan secara bertanggung jawab untuk mempertahankan potensi ekonomi hutan tropis.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pihaknya perlu mengundang ATR/BPN dalam pembahasan RUU Kehutanan.

Partisipasi yang bermakna harus benar-benar berjalan. Karena itu kami melakukan jemput bola untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.