Kalangan dewan meminta Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk.
Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanganan Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (8/6).
Insentif pajak tetap diberikan namun lebih selektif dan terus dilakukan akuntabilitasnya, terutama dengan Menteri Investasi.
Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan instruksi dari Presiden Joko Widodo bahwa dalam waktu tiga tahun yakni pada 2023, Indeks Kemudahan Berbisnis di Indonesia berada di perigkat 40 dunia.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia diwanti-wanti soal pentingnya realisasi investasi di Kalimantan Utara (Kaltara) yang berkeadilan bagi rakyat setempat.
Andre lantas meminta Menteri Investasi untuk menjelaskan modus pengusaha dimaksud. Sebab apa yang disampaikan Menteri Bahlil justru berpotensi membangun opini namun tidak pernah terang bagaimana modus pengusaha tersebut.
Kecuali negara dalam keadaan perang
"Banyak sekarang pengusaha kita ini pengusaha proposal, kalau dulu bukan lagi rahasia, deal, deal, deal, saham kosong, kemudian habis itu dijual lagi"
Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik, kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara konprehensif dan dalam mekanisme UUD, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi. Tapi harus dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tata kelola negara.